Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotabaru, Chairil Anwar, turut serta dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat komitmen kepala daerah dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan serta bebas dari korupsi, terutama pasca pelantikan kepala daerah.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh kepala daerah dari enam provinsi, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, perwakilan DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga berpartisipasi untuk membahas strategi dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan.

Chairil Anwar menyambut baik inisiatif KPK dalam menyelenggarakan forum ini. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk menyusun langkah nyata dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di wilayah masing-masing.

"Kami mendukung penuh upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bebas dari korupsi. Ini bukan hanya soal kepatuhan administratif, tetapi juga tentang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," ujar Chairil Anwar.

Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah penguatan pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP), sebuah sistem penilaian yang digunakan KPK untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah. Chairil menegaskan bahwa komitmen dalam meningkatkan skor MCP bukan sekadar memenuhi indikator formal, tetapi harus berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih akuntabel.

"Skor MCP bukan hanya angka di atas kertas. Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan daerah benar-benar dijalankan dengan transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat," tegasnya.

Chairil juga menekankan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih bergantung pada sinergi antara eksekutif dan legislatif. DPRD sebagai lembaga pengawas memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip integritas dan akuntabilitas.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum bagi setiap daerah untuk lebih optimal dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang berintegritas. Dengan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjalankan kebijakan antikorupsi sebagai formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.