KOTABARU, KALSEL [KLIKINDONESIA] – Aksi unjuk rasa damai yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anak Kaki Gunung Sebatung (Akgus) di depan Gedung DPRD Kabupaten Kotabaru pada Senin (27/2/2025). 

Dengan orasi lantang dibawah cuaca panas, mereka menuntut keadilan atas dugaan penyerobotan lahan warga Desa Sepapah, Kecamatan Sampanahan, serta kasus dugaan korupsi pejabat daerah dalam anggaran tahun 2023/2024.

Ketua LSM Akgus, Hardiyandi, SH, yang akrab disapa Bang Tungku, menegaskan bahwa dugaan penyimpangan ini harus diusut tuntas.

"Kami ingin DPRD Kotabaru menanggapi aspirasi rakyat. Jika mereka diam saja, maka kami yakin duit yang mereka makan itu duit haram!" serunya di tengah massa aksi.

Tak hanya menyoroti dugaan perampasan lahan, Bang Tungku juga menyebut pihaknya memiliki hasil penelitian terkait indikasi korupsi di tubuh pemerintahan daerah.

"Kami tidak asal menuduh. Ini berdasarkan data yang kami kumpulkan dan akan kami serahkan nanti," tambahnya.

Namun, harapan untuk bertatap muka langsung dengan anggota dewan pupus. Kabag Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Kotabaru, M. Safi'i, S.STP, M.Si, menyampaikan permohonan maaf karena para anggota DPRD sedang ada kegiatan di luar daerah.

"Kami akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat guna menemukan solusi atas permasalahan yang diajukan," ucap Safi’i menenangkan massa.

Aksi ini juga mendapat dukungan dari Ketua BP3K-RI Kalsel, Muslim, yang hadir langsung di lokasi.

"Korupsi harus kita lawan! Kami siap mendukung masyarakat hingga kasus ini jelas dan para pelakunya ditindak," tegasnya.

Sebagai bentuk kekecewaan, para demonstran melakukan aksi unik. Mereka menyerahkan korek kuping dan kacamata kepada perwakilan pemerintah. Simbol ini mengandung pesan mendalam:

• Korek kuping untuk meminta pemerintah lebih peka terhadap suara rakyat.
• Kacamata agar pemerintah bisa melihat realita yang ada dengan lebih jelas.

Aksi ini menjadi perhatian publik, dengan banyak warga yang mengabadikan momen tersebut dan membagikannya di media sosial.

"Pemerintah seharusnya mendengar, bukan berpura-pura tuli. Kalau tidak bisa melihat masalah ini, mungkin butuh kacamata baru!" ujar salah satu peserta aksi.

Dengan tekanan yang semakin besar dari masyarakat, kini bola panas ada di tangan DPRD Kotabaru dan pemerintah daerah. Akankah mereka benar-benar bertindak atau justru mengabaikan aspirasi rakyat? Warga menunggu jawaban!.