KOTABARU, KLIKINDONESIA – Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, menghadiri sekaligus memberikan arahan strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kotabaru Tahun 2027.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Baperrida Sebelimbingan, Selasa (24/02/2026), dan menjadi forum penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui lembaga legislatif.
Dalam penyampaiannya, Suwanti menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal hasil Musrenbang agar benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah. Ia menekankan bahwa RKPD 2027 harus selaras dengan RPJMD 2025–2029 dan fokus pada sektor yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan 2027 harus berdampak nyata. DPRD akan memastikan fungsi pengawasan berjalan maksimal agar setiap program tepat sasaran,” tegasnya.
Di bidang infrastruktur, Suwanti mendorong peningkatan kualitas jalan kabupaten, kecamatan, hingga akses desa terpencil dan jalur menuju destinasi wisata. Ia juga meminta percepatan pembangunan jembatan dan dermaga rakyat guna memperkuat konektivitas antarwilayah, termasuk rencana Jembatan Empat Serangkai.
Selain itu, ia menekankan penanganan drainase dan pengendalian banjir kawasan perkotaan, peningkatan infrastruktur air bersih, penguatan jaringan telekomunikasi di daerah terpencil, serta optimalisasi pembangunan pemecah ombak di kawasan pesisir rawan abrasi.
DPRD juga mendorong pemenuhan sarana pemadam kebakaran di wilayah sulit dijangkau, normalisasi sungai melalui penyiringan dan pengerukan, peningkatan teknologi pengelolaan sampah, penambahan anggaran bedah rumah, serta perluasan penerangan jalan umum.
Pada sektor pendidikan dan kesehatan, Suwanti meminta rehabilitasi ruang kelas, halaman sekolah, dan meubeler. Ia juga mendorong peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan serta optimalisasi layanan puskesmas dan RSUD.
Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu menjadi perhatian serius. Selain itu, DPRD mengusulkan penambahan alokasi beasiswa bagi tenaga medis dan tenaga pendidikan guna meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN).
“Pembangunan SDM adalah investasi jangka panjang yang menentukan daya saing daerah,” ujarnya.
Di bidang ekonomi kerakyatan, DPRD mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan, pendampingan, serta kemudahan akses permodalan. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta petani juga menjadi prioritas.
Suwanti menekankan pentingnya hilirisasi produk lokal agar memiliki nilai tambah, revitalisasi pasar tradisional, serta penguatan ekonomi berbasis desa. Ia juga mengusulkan hibah sarana prasarana untuk UMKM, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, termasuk dukungan pupuk bersubsidi serta bantuan untuk sarana ibadah dan organisasi keagamaan.
Dalam aspek tata kelola, ia menegaskan perlunya sinkronisasi RKPD dengan RPJMD serta kebijakan nasional dan provinsi. Peningkatan teknologi informasi untuk transparansi data elektronik dan akuntabilitas pelaksanaan program juga menjadi sorotan.
“Belanja daerah harus berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Transparansi anggaran dan kemudahan akses informasi publik adalah kunci kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Forum konsultasi publik ini menyepakati bahwa sinkronisasi antara usulan teknokratik pemerintah dan aspirasi politis melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD menjadi kunci keberhasilan RKPD 2027.
“Forum ini memastikan setiap rupiah dalam RKPD 2027 memberi dampak nyata bagi warga Saijaan,” pungkas Suwanti.
