KOTABARU, KLIKINDONESIA– Dampak aktivitas pengurukan pelabuhan dan jembatan Tanjung Lita menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Kotabaru. Menindaklanjuti keluhan nelayan, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan nelayan dan manajemen PT Silo, Senin (26/1/2026).
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD Kotabaru tersebut membahas dampak pengurukan terhadap aktivitas melaut nelayan serta permintaan kompensasi dari kelompok nelayan yang merasa terdampak langsung.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru, Abu Swandi, mengatakan RDP digelar setelah DPRD menerima aspirasi dari sejumlah kelompok nelayan yang mengajukan permintaan bantuan dan kompensasi.
“Setelah RDP, pihak perusahaan menyampaikan bahwa program CSR telah terealisasi hingga 100 persen. Harapan kami dari DPRD, keluhan dan permintaan nelayan bisa segera ditindaklanjuti oleh perusahaan,” ujar Abu Swandi.
Ia menilai PT Silo cukup kooperatif dalam merespons aspirasi nelayan. Menurutnya, perusahaan masih membuka ruang bagi kelompok nelayan yang belum terakomodir untuk mengajukan proposal secara resmi melalui pemerintah desa setempat.
“Perusahaan membuka kesempatan bagi nelayan yang belum terdata, tentunya melalui mekanisme dan proposal yang jelas,” katanya.
Sementara itu, Head of External, CSR, LA & Corporate Legal PT Silo, Sigit Dwi Haryanto, menegaskan bahwa seluruh kegiatan perusahaan telah melalui proses koordinasi dan kajian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami selalu taat hukum dan mengikuti regulasi. Semua proses sudah kami lalui. Kelompok nelayan yang hadir dalam hearing ini hanya sebagian kecil, karena dalam satu desa terdapat beberapa kelompok nelayan,” jelasnya.
Ia menambahkan, terdapat 17 nelayan yang mengajukan permintaan namun belum sepenuhnya terakomodir karena keterbatasan kemampuan perusahaan serta penerapan skala prioritas dalam pelaksanaan program CSR.
“Namun kami tetap berupaya memprioritaskan bantuan sesuai kemampuan perusahaan,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Nelayan, Ahmad Lamo, menyatakan dukungannya terhadap keberadaan PT Silo di wilayah tersebut. Ia berharap RDP dapat memberikan kepastian bagi nelayan yang terdampak.
“Pada prinsipnya kami mendukung PT Silo. Harapan kami dari RDP ini ada kejelasan bantuan, seperti mesin, pelebaran sungai, serta santunan bagi 17 nelayan yang tidak bekerja di PT Silo. Soal nominal, kami serahkan kepada perusahaan,” pungkasnya.
Penulis : Ummy
