BANJARMASIN, KLIKINDONESIA – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri.
Agenda ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah.
Menurutnya, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi pengelolaan menjadi kunci agar BUMD mampu berkontribusi maksimal terhadap PAD.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.
Ia juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD guna memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
