Kotabaru, Klikindonesia – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemkab Kotabaru Tahun 2025 dalam audiensi resmi di Aula Bamega, Kantor Bupati Kotabaru, Kamis (12/6/2025).
Acara dibuka oleh Sekda Eka Saprudin mewakili Bupati Kotabaru, ia menyampaikan pentingnya hasil evaluasi ini untuk memperkuat arah pembangunan.
“Hasil evaluasi ini harus kita jadikan panduan untuk memperbaiki kebijakan, terutama di lima sektor prioritas kita,” tegasnya.
Kelima sektor tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan UMKM.
Ia juga menambahkan, program strategis seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD berikutnya.
Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, dalam presentasinya menyampaikan bahwa dari total anggaran Rp1,4 triliun, terdapat Rp764,8 miliar (51,5%) yang berpotensi tidak efektif dan Rp42,2 miliar (2,85%) dinilai tidak efisien.
“Beberapa program belum terhubung secara kuat antara rencana jangka pendek dan menengah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti bahwa indikator kinerja program lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas.
“Contohnya, hanya menghitung jumlah anak sekolah tanpa mengukur kualitas pendidikan itu sendiri,” tambahnya.
Situasi tersebut dinilai turut memengaruhi persoalan seperti tingginya angka pengangguran terbuka di Kotabaru, yang bahkan melebihi angka kemiskinan.
Evaluasi BPKP juga menyoroti program penanggulangan stunting yang dinilai lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk pelatihan umum, bukan intervensi langsung kepada sasaran utama seperti ibu hamil dan balita.
Sementara itu, program pemberdayaan UMKM juga dinilai belum optimal menjangkau pelaku usaha di desa-desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Sulistyani, memberikan tanggapan dengan menekankan pentingnya pendekatan digital dalam program sosial.“Media sosial adalah cara murah dan efektif untuk edukasi, terutama di daerah tanpa infrastruktur lengkap,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Sekda juga menambahkan bahwa digitalisasi mampu menjadi solusi efisiensi.
“Kampanye digital murah tapi berdampak luas. Tidak selalu harus dengan dana besar,” ungkapnya.
Bupati Kotabaru H. Muhamad Rusli hadir langsung dan menutup kegiatan dengan menyampaikan apresiasi terhadap BPKP.
“Mari kita jadikan hasil evaluasi ini sebagai kompas merumuskan kebijakan yang lebih baik,” ujar Bupati.
Acara ditutup dengan penyerahan dokumen hasil evaluasi dari BPKP kepada Pemkab Kotabaru dan cenderamata dari Bupati kepada Kepala BPKP Kalsel.
